Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi VI DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenperin

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto berpose di samping Daihatsu Ayla Turbo Konsep di pameran otomotif GIIAS Surabaya, 29 Maret 2019. Airlangga membuka pameran otomotif perdana GIIAS 2019 The Series. TEMPO/Wawan Priyanto.
Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto berpose di samping Daihatsu Ayla Turbo Konsep di pameran otomotif GIIAS Surabaya, 29 Maret 2019. Airlangga membuka pameran otomotif perdana GIIAS 2019 The Series. TEMPO/Wawan Priyanto.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui usulan rancangan anggaran tambahan dari Kementerian Perindustrian yang sebesar Rp 2,8 triliun. Pagu indikatif  Kemenperin tahun 2020 sebelumnya sebesar Rp 2,95 triliun, dengan penambahan ini maka kini totalnya mencapai Rp 5,75 triliun.

Baca juga: Pengajuan APBN Perubahan 2019 Dikaji

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja anggaran yang disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan pagu anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar 2,17 triliun dan PNBP/BLU sebesar Rp 236,938 miliar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran sebesar itu dialokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp 746,695 miliar, lalu Rp336,526 miliar untuk belanja operasional, dan 1,868 triliun untuk belanja non-operasional. Adapun Rp 1,044 triliun di antaranya untuk anggaran pendidikan Kementerian. 

"Kita di sini juga mengusulkan tambahan sesuai dengan apa yang dibahas dalam rapat kabinet yaitu agar SDM kita diutamakan,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Airlangga mengatakan, anggaran yang diusulkan itu akan digunakan untuk membiayai program yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia dalam Making Indonesia 4.0. Salah satunya adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang baru dibentuk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Program yang dimaksud Airlangga adalah untuk mendukung pembangunan manusia yang dijanjikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika terpilih kembali menjadi presiden mendatang. “Sekarang kita sudah mendorong vokasi, tambahannya kita mau tingkatkan lagi, bukan hanya di tingkat SMK tapi masuk ke Politeknik sesuai permintaan Presiden. Itu anggaran kita naikkan,” kata Airlangga.

Baca: Genjot Pertumbuhan, Sri Mulyani: Butuh Investasi Rp 5.823 Triliun

Menurut Airlangga, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian 2018 diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dengan demikian ini capaian ke-11 secara berturut-turut yang diterima oleh Kementerian Perindustrian,” ucapnya.

Komisi VI DPR RI pun mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun 2018 yang sebesar Rp 2,628 triliun. Artinya penyerapan anggaran telah terealisasi sebesar 92,28 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 2,847 triliun.

EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

15 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 2 Mei 2024. Jokowi mengatakan pembangunan bendungan berkapasitas 60,8 juta meter kubik ini menghabiskan anggaran Rp 1.4 triliun. Foto: Tangakapan Layar Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.


Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

17 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.


Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.


Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi jajarannya memasuki ruangan untuk memimpin konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Pendapatan negara hingga Maret 2024 sebesar Rp 620,01 triliun, belanja negara sebesar Rp 611,9 triliun, sehingga APBN surplus Rp 8,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.


Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

1 hari lalu

Setoran pajak pada triwulan I 2024 merosot 8,8 persen menjadi Rp 393,9 triliun dibanding pada periode yang sama tahun lalu.
Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

6 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.